Cari Disini

Custom Search

Jumat, 04 Maret 2011

PPP: Gerindra tak Ikut Berjuang

Dikutip dari www.republika.co.id



PPP: Gerindra tak Ikut Berjuang
Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin
JAKARTA-Partai Demokrat begitu bersemangat untuk dilakukannya perombakan (reshuffle) kabinet dengan mengamputasi menteri dari anggota koalisi yang suka berseberangan sikap, yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dari luar koalisi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengaku mendapat apresiasi dan ditawari posisi menteri, buah dari sikapnya yang ikut menolak Hak Angket Mafia Pajak DPR. Lantas, bagaimana pendapat mitra koalisi terhadap masuknya pendatang baru yang tidak ikut berjuang dalam pemenangan SBY pada Pilpres 2009? Berikut wawancara dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perdsatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin:
Bagaimana jika Gerindra masuk dalam koalisi?
Baik dan positif. Jika koalisi itu makin besar, maka akan semakin kuat. Kondisinya, Gerindra bukan partai yang ikut berjuang dalam pemilu dan tidak bekerja bersama koalisi selama dua tahun terakhir. Sekarang dia justru ingin masuk koalisi dan mendapatkan bagian di pemerintahan. Tetapi, tidak relevan untuk dipersoalkan dalam sistem presidensial yang kita anut.
Dengan kondisi masuknya Gerindra, bagaimana jadinya koalisi nanti?
Istilah koalisi itu sendiri sudah salah kaprah. Adanya di pemerintahan parlementer. Dalam presidensial yang kita anut, tidak dikenal koalisi. Yang lebih pas adalah partai pendiukung pemerintah.
Oleh karena itu, tidak relevan mempersoalkan apakah dia (Gerindra) mendukung pemerintah sebelum pilpres atau sesudah pemerintah terbentuk. Berbeda dengan parlementer, dukungan diberikan sebelum pemerintahan terbentuk. Di tengah jalan, tidak mungkin terjadi yang tadinya mendukung lalu tidak mendukung, yang tidak mendukung lalu jadi mendukung.
Sementara dalam system presidensial, tidak dikenal istilah itu. Maka, partai yang mendukung pemerintah bisa dilakukan pada saat sebelum dan sesudah pemerintahan berlangsungn, karena dukungan itu di erikan pada program pemerintah.
Apakah kondisi itu tidak menimbulkan kecemburuan dari partai yang berkeringat dari sebelum terbentuknya pemerintahan?
PPP tidak melihat dari posisi seperti itu. Tapi, bagaimana sampai 2014 pemerintahan ini bisa dikawal dengan baik. Kita laksanakan program-program atau rencananya dengan baik.
Peta politik koalisi akan seperti apa ke depan?
Akan tetap dinamis dan dinamikanya tinggi. Saya merasa kasus belakangan ini ada hikmahnya, karena masing-masing kita mawas diri, evaluasi, dan refleksi. Mereka yang bergabung dalam koalisi tahu batasan apa yang boleh dan tidak dilakukan.
Memang idealnya ini (gonjang-ganjing koalisi), tidak terjadi. Tapi saya pikir, semua hal itu selalu ada hikmah. Jadi PPP lebih melihatnya positif saja untuk upaya perbaikan ke depan.
Adakah kebijakan yang akan berubah?
Yang sifatnya prinsipil tidak. Tetapi hal yang strategis, apalagi pada tataran praktis, akan terjadi penyesuaian.
Masuknya Gerindra tentu akan merubah tatanan koalisi. Apakah ini efektif untuk sisa masa kerja yang tinggal setengah jalan?
Tentunya ada efektifnya. Dengan masuknya yang baru, menambah dukungan. Sekecil apapun dukungan itu akan memberikan hal positif.
Anggota koalisi baru itu termasuk mendapatkan posisi pada komposisi kabinet?
Itu tidak tahu, itu kewenangan presiden. Tapi menurut saya, tidak harus otomatis bahwa yang bergabung dalam koalisi mendapatkan portofolio. Karena, pertama, kewenangan untuk menentukan pembantunya itu ada di tangan presiden.
Ada tidaknya koalisi tidak ada urusannya dengan portofolio. Itu berbeda dengan parlementer. Kalau dalam sistem parlementer koalisi itu dibentuk sebelum pemerintahan terbentuk, lalu saat itu sudah terjadi kesepakatan siapa yang mengisi portofolio itu.
Kalau presidensial itu, menjadi kewenangan penuh presiden, tidak bisa diganggu gugat oleh partai politik apapun. Jadi tidak ada urusannya dengan koalisi, presidenlah yang menentukan menteri-menterinya.
Kedua, partai poltik yang bergabung belum tentu harapannya duduk di kabinet. Mungkin ada partai politik yang tidak harus menempatkan kadernya di kabinet, tapi dia mendukung.
Tapi, dengan masuknya partai baru dalam koalisi, adakah konsekuensi menggeser posisi partai lain di kabinet?
Itu kewenangan penuh presiden. Tentunya presiden punya kalkulasinya tersendiri. Akan dilihat berdasarkan pengalaman selama ini, manfaat, dan mudaratnya seperti apa dalam merubah portofolio. Itu kewenangan presiden.


Red: Johar Arif
Rep: Rosyid Nurul Hakim

ARTIKEL TERKAIT





Sameera Chathuranga Posted By Emaridal-acak

Komentar sahabat sangat diperlukan demi kemajuan emaridial-acak,karena satu komentar saja yang sahabat tulis untuk AC2,sama dengan sudah membantu AC2 dalam mengembangkan emaridial-acak ini.AC2 menerima saran dan kritik silahkan kontak kami acak_acak92@yahoo.com. Salam sayang AC2 kepada sahabat. contact me

Thank You


0 Responses So Far:

Poskan Komentar