Cari Disini

Custom Search

Kamis, 16 Agustus 2012

1 KEKAYAAN ALAM INI BISA MENGHAPUS 90 % KEMISKINAN DI INDONESIA(SPESIAL KEMERDEKAAN67)




"ini adalah artikel lengkap tentang sebuah kekayaan alam di indonesia yang mampu menghilangkan kemiskinan di Indonesia mencapai 90 % jika ........"
by:emaridial ulza
follow:@emaridialulza




mantan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan, pemerintah terus berbicara dengan Freeport agar royalti dinaikkan sesuai aturan yang berlaku yaitu 3,5% untuk emas.

"Ya kita ngomong-ngomong sama teman, masak susah sih. Yang penting kita punya niat baik, mereka juga punya niat baik," kata Widjajono di acara pembukaan IndoCBM di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (18/4/2012).

Menurut Widjajono, Freeport pasti mau dan tidak keberatan menaikkan royalti tersebut Masalahnya, kapan royalti tersebut disepakati kenaikannya. "Kita maunya sesuai aturan," tegas Widjajono.

Seperti diketahui, Presiden SBY memang telah membentuk Tim Evaluasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan. Tim ini dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2012 tertanggal 10 Januari 2012. Tim ini dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai ketua harian merangkap anggota.

Anggota tim terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan Kepala BKPM.

Keppres menyebutkan tugas tim untuk mengevaluasi ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan. Tim akan menyelesaikan penyesuaian seluruh kontrak yang mencakup prinsip luas wilayah, divestasi, pengelolaan lingkungan, royalti, dan kewajiban menggunakan jasa dalam negeri sebagaimana diamanatkan UU No. 4 Tahun 2009 tetang Minerba.

Kontrak karya Freeport ditandatangani pada 1967 untuk masa 30 tahun terakhir. Kontrak karya yang diteken pada awal masa pemerintahan Presiden Soeharto itu diberikan kepada Freeport sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi.

Pada 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar. Dan pada tahun 1991, penandatanganan kontrak karya baru dilakukan untuk masa berlaku 30 tahun berikut 2 kali perpanjangan 10 tahun. Ini berarti kontrak karya Freeport baru akan habis pada 2041.

Freeport sejauh ini hanya memberikan royalti bagi pemerintah senilai 1% untuk emas, dan 1,5%-3,5% untuk tembaga. Royalti ini jelas jauh lebih rendah dari negara lain yang biasanya memberlakukan 6% untuk tembaga dan 5% untuk emas dan perak.

Padahal dalam aturan royalti pertambangan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase.







HIPNOTIS ALA FREEPORT
Tahukah anda bahwa tambang emas terbesar di dunia itu adalah di Grasberg Papua - Indonesia dgn produksi 40.9 ton per tahun ?

Jika 1 gram emas = 300 ribu. 1 kilogram = 300 juta. 1 ton = 300 M. 40.9 ton = 12.3 Trliun/ tahun. Itulah produksi "sampingan" PT. Freeport

Kenapa disebut produksi sampingan PT. Freeport, karena PT. FI produksi utamanya adalah tembaga yg besarnya 18 juta ton. Perak 3400 ton

Kandungan emas terbukti di tambang Grasberg Papua saja (belum termasuk area tambang freeport di area lain di papua) = 1600 Ton

Dgn harga 300 ribu/ gram (harga pasar sdh di atas 400 ribu/gram) didapatkan total = 480 triliun. 50% saja kembali ke Papua, sdh kaya raya


Jika 480 triliun itu dibagi ke 2.8 juta penduduk papua. Rata2 per orang pny kekayaaan = Rp. 171 juta per orang, termasuk bayi yg baru lahir

Itu baru dari emas di 1 (baca : satu) gunung emas di papua dari belasan gunung emas yg dimiliki. Dan hny baru dari emas saja. Belum lainnya

Dari hasil tembaga di Grasberg saja ( tidak termasuk lainnya) Freeport menghasilkan USD. 178 milyar atau Rp. 1.600 triliun.

Jika 1.600 triliun tsb dibagi rata ke 2.8 juta penduduk papua, masing2 per orang akan menerima = Rp. 5.715 juta. Hampir 6 milyar/orang

Ditambah produksi perak yg terdapat di area tambang garsberg saja..totol pendapatan freeport adalah USD 298 Milyar atau Rp. 2.682 triliun

Jika Rp. 2.682 triliun hasil kekayaan emas, tembaga dan perak yg di grasberg papua itu saja dibagi 2.8 juta penduduk = Rp. 9.8 milyar !!

Penduduk papua punya pendapatan perkapita Rp. 9.8 M selama 47 tahun atau rata2 ICP = Rp. 208 juta per tahun. Hanya dari grasberg !!

Tapi tahukah anda berapa royalti yg dibayar freeport dan seluruh usaha tambang mineral di Indonesia? Hanya Rp. 12 Triliun / tahun
Contoh : thn 2007, pendapatan yg dilaporkan Freeport USD 5.13 Milyar. Pajak yg dibayar hny USD. 1.3 milyar dan royalti USD 133 juta

Berapa keuntungan PT. freeport tahun 2007 itu setelah dipotong pajak dan royalti ? USD 3.234 juta atau Rp. 29 triliun !!!!

Adalah negara di dunia ini yg "sebodoh" Pemerintah RI? Dimana2 hasil tambang itu lebih 50% nya dinikmati negara..bukan kontraktor !

Bgmn bisa diterima akal sehat, negara terima pendapatan total hanya 13 Triliun sedangkan PT Freeport untung bersih 29 Triliun? (2007)

Total pendapatan PT. Freeport 2004-08 = USD 17.893 milyar atau Rp. 161 triliun. Total utk RI = USD 4.481 milyar atau Rp. 40 Triliun.

Hebatkan? Freeport untung bersih Rp. 121 triliun kurun waktu 2004-08, penerimaan negara hanya 40 triliun dari laba kotor Rp. 161 Triliun

Sebegai bentuk sedekah..PT. freeport keluarkan 1% utk rakyat papua...selama kurun waktu 2004-8 rakyat papua dapat 1% atau Rp. 1.61 Triliun

Apakah negara kita pernah audit berapa sebenarnya kandungan emas, tembaga, perak dll yg ada dikonsesi tambang Freeport? Tidak pernah.

Padahal luas tambang grassberg itu hanya seperlima dari luas tambang Freeport yg 2.6 juta ha atau 6% dari luas papua.

Jika kita punya presiden yg mau nasionalisasi tambang Freeport kayak venezuela atau bolivia, RI ga perlu ngemis2 cari utang ke Bank Dunia

Kaget ketika wamen ESDM bilang pajak batubara kita hanya 25% dan royalti max 6%. total 31%. negara rugi, kontraktor kaya raya

Bgmn bisa, batubara yg lebih gampang exploitasinya dikenakan royalti dan pajak bagian negara yg lbh rendah dibandingkan migas?
 

Harunsya batubara dan tambang mineral lainnya juga diperlakukan seperti migas. 70-80% bagian utk negara, 20-30% utk kontraktor.

Semua elemen bangsa, utamanya DPR hrs berani desak pemerintah realisasikan Pasal 33 UUD kita. Sdh saatnya kita berhenti jadi bangsa pengemis

Tahukah anda sebagian besar galian tambang di Freeport itu tidak diolah di Papua tp tanahnya langsung dikapalkan dan dikirim ke luar negeri?


http://rohultoday.files.wordpress.com/2011/12/freeport-21.jpg?w=300&h=225
Konon Freeport sudah berhasil mengeruk lebih dari 7 juta ton tembaga dan sekitar 725 juta ton emas. Harganya setara dengan Rp 290.000.000 triliun.
Bila belanja Negara (Indonesia) per tahun sekitar Rp 1.000 triliun, maka dari hasil emas Papua itu saja (belum yang lain-lain) sudah bisa memenuhi kebutuhan belanja negara selama 290.000 tahun alias 2.900 abad. Diperkirakan, hingga tahun 2041 masih terdapat cadangan tembaga sebanyak 18 juta ton, dan cadangan emas sekitar 1.430 ton.
Belum lagi kekayaan hutan dan laut. Namun kekayaan yang melimpah ruah itu semua kenyataannya berbeda dengan kondisi warga. Warga belum tentu tercukupi sandang-pangan-papan dan lapangan kerja. Sehingga, banyak yang mencari kerja ke luar negeri sebagai babu.
Di negeri orang, ratusan ribu babu berasal dari negeri yang kekayaan alamnya melimpah ruah ini ada yang mendapat perlakuan tidak manusiawi disamping tidak memperoleh upah, sebagaimana terjadi pada Sumiati, Husna, Rohani, Kikim Komalasari dan sebagainya (lihat Derita Korban Kejahatan Pengiriman Babu-babu, nahimunkar.com, edisi December 1, 2010 10:14 pm).
Pepatah lama mengatakan: Ayam bertelur di lumbung padi, mati kelaparan. Kata-kata itu dulu hanya dianggap biasa, bahkan seakan mengada-ada, namun kini bagi yang arif dan tidak mati rasa tentu akan mampu menyerap maknanya bahwa itu adalah sindiran yang luar biasa terhadap keadaan yang aneh tapi nyata ini.
Beberapa waktu lalu sejumlah harian nasional mempublikasikan jalinan kerja sama antara PT Pertamina dengan Exxon Mobil Corporation untuk mengelola Blok Natuna Timur (sebelumnya bernama Blok Natuna D Alpha), yang memiliki kandungan gas alam terbesar di dunia. Yaitu, sebesar 222 triliun kaki kubik potensi gas alam senilai Rp 6.287,25 triliun.
Posisi Blok Natuna Timur yang ditemukan sejak 1973 ini, berada pada kilometer 225 sebelah timur laut Pulau Natuna. Sedangkan Pulau Natuna sendiri terletak di kilometer 600 sebelah timur laut Singapura dan di kilometer 1.100 sebelah utara Jakarta. Cadangan gas alam di sini diperkirakan dapat dieksplorasi selama 30 tahun ke depan. (Republika online edisi Sabtu, 04 Desember 2010)
Dalam hal ini, Pertamina merasa tidak dapat mengelola kekayaan alam itu sendirian, karena memerlukan investasi besar (sekitar 52 miliar dolar AS) dan membutuhkan penerapan teknologi tinggi.
Sebelum akhirnya diputuskan Exxon Mobil Corporation dari Amerika Serikat sebagai mitra yang pas, ada tujuh peminat lain yang berasal dari berbagai negara, yaitu Shell (Belanda), Statoil (Norwegia), Total (Prancis), Chevron (Amerika), Eni SpA (Italia), China National Petrolium Corporation (Cina), Petronas (Malaysia).
Sebelum bernama Pertamina, perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia ini, pada awal berdirinya (sejak tanggal 10 Desember 1957) bernama PT PERMINA. Barulah pada tahun 1971 bernama PERTAMINA.
Perusahaan ini didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut. Sehingga, dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Sedangkan Exxon Mobil Corporation, didirikan sejak 1911 dengan nama EXXON. Barulah pada 30 November 1999, perusahaan penghasil dan pengecer minyak ini bernama EXXONMOBIL setelah terjadinya penggabungan antara Exxon dan Mobil. Penghasilan ExxonMobil pada tahun 2005 mencapai 371 milyar dolar Amerika, dengan jumlah karyawan di seluruh dunia mencapai 88.300 orang.
Di Indonesia, kehadiran ExxonMobil sudah lebih dari seratus tahun, khususnya dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ladang gas dan minyak di sini, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Blok Cepu (Jawa Tengah dan Jawa Timur).
Dalam upayanya itu, Exxon bekerja sama dengan PT Arun dan PT Pertamina. Di Blok Cepu cadangan minyak di kawasan ini diperkirakan mencapai lebih dari 600 juta barrel, dan kandungan gas alam yang signifikan. (Kompas, Selasa, 26 Januari 2010)
Selain memiliki kekayaan gas alam, Indonesia juga memiliki kekayaan lain berupa emas, tembaga, perak, molybdenum, rhenium. Kesemuanya berada di tanah Papua, dan dikelola oleh Freeport, sebuah perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat dan penghasil emas terbesar di dunia.
Di Indonesia, khususnya di tanah Papua, Freeport melakukan eksplorasi di dua tempat, yaitu kawasan tambang Erstberg (sejak 1967) dan kawasan tambang Grasberg (sejak 1988). Selain itu, Freeport juga mengeksplorasi tembaga di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika.
Sampai 2009 konon Freeport sudah berhasil mengeruk lebih dari 7 juta ton tembaga dan sekitar 725 juta ton emas. Setara dengan Rp 290.000.000 triliun bila dikalikan dengan harga emas saat ni yang mencapai Rp 400.000 per gram (725.000.000.000.000.000 X 400.000 = 290.000.000.000.000.000.000). Bila belanja negara per tahun sekitar Rp 1.000 triliun, maka dari hasil emas Papua bisa memenuhi kebutuhan belanja negara selama 290.000 tahun. Diperkirakan, hingga tahun 2041 masih terdapat cadangan tembaga sebanyak 18 juta ton, dan cadangan emas sekitar 1.430 ton.
Belum lagi kekayaan hutan dan laut. Namun itu semua tidak membuat rakyatnya tercukupi sandang-pangan-papan dan lapangan kerja. Sehingga, banyak yang mencari kerja ke luar negeri sebagai babu.
Di negeri orang, para babu ini ada yang mendapat perlakuan tidak manusiawi disamping tidak memperoleh upah, sebagaimana terjadi pada Sumiati, Husna, Rohani, Kikim Komalasari dan sebagainya (lihat Derita Korban Kejahatan Pengiriman Babu-babu, nahimunkar.com, edisi December 1, 2010 10:14 pm).
TKI Terlantar
Ada juga, yang dalam upayanya mencari kerja di negeri orang, mereka terlunta-lunta, terlantar, atau ditelantarkan oleh bangsanya sendiri yang bertindak sebagai penyalur tenaga kerja, meski sudah membayar sejumlah rupiah dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran rakyat biasa.
Sebagaimana pernah terjadi pada Ardi alias Ardi Rumekso alias Ardi Spanyol, warga Jalan Jatiluhur RT 001 RW 005 no. 297, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kodya Semarang, Jawa Tengah.
Pada suatu hari, 15 September 2007, Ardi mendapat informasi tentang adanya peluang bekerja di luar negeri melalui perusahaan pengerah tenaga kerja Anugerah Presidian. Nama Anugerah Presidian diambil dari nama salah satu anak Pak Koesno, mantan pejabat Depnaker Semarang, yang ketika masih aktif berdinas, konon ia mengurus penempatan tenaga kerja Indonesia untuk magang kerja ke Jepang. Selain itu, Koesno juga dikenal sebagai salah satu tenaga pengajar di sebuah perguruan tinggi.
Dorongan ingin memperbaiki taraf hidup, dan tumbuhnya kepercayaan kepada sosok Koesno di atas, membuat Ardi tidak ragu-ragu mentransfer sejumlah uang, agar ia bisa ditempatkan di luar negeri untuk bekerja dengan penghasilan yang diharapkannya tinggi. Maka, pada tanggal 24 September 2007 Ardi pun mentransfer uang pembayaran via BNI sebesar Rp 40 juta ke rekening Anugerah Presidian di Bank Mandiri.
Sekitar dua belas hari kemudian (06 Oktober 2007), Ardi melakukan pembayaran lagi untuk keperluan notaris. Hampir sebulan kemudian (tanggal 05 November 2007), Ardi kembali menstransfer uang sebesar Rp 20 juta ke sebuah rekening bernomor 135.000517 6530.
Meski demikian, Ardi baru diberangkatkan pada 24 Maret 2008 menuju Prancis. Ia dan Kasmuri tiba di Prancis pada tanggal 25 Maret 2008. Sehari kemudian, tanggal 26 Maret 2008, Ardi dan Kasmuri sudah tiba di Spanyol.
Harapan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup, buyar sudah. Kondisi hidup di Spanyol justru lebih buruk dibanding saat ia masih berada di tanah air. Ardi dan Kasmuri ditempatkan di sebuah penampungan di Caspe, sekitar 100 kilometer arah timur dari provinsi Zaragoza, Spanyol.
Di Caspe ini Ardi dan kasmuri ditampung di garasi. Di tempat ini semua aktivitas seperti makan, mandi, mencuci dan menjemur pakain, serta memasak dilakukan. Di garasi ini terdapat 15 orang asal Indoneisa, termasuk Ardi dan Kasmuri, hidup berdesakan tanpa penghangat.
Bahkan, perlengkapan tidur pun tidak disediakan, sehingga Ardi dan Kasmuri harus mengais-ngais dari tempat sampah. Urusan makan juga bermasalah. Sehari hanya diberi makan dua kali, itu pun sering terlambat. Bahkan, kadang makanan tak tersedia, sehingga Ardi dan kawan-kawan harus ngemis-ngemis bahan makanan kepada orang Spanyol, atau mencuri-curi di kebun dan mencari sisa-sisa makanan orang Spanyol.
Tak tahan berada dalam kondisi di bawah garis kemanusiaan, akhirnya Ardi dan Kasmuri memutuskan untuk kembali ke tanah air. Tanggal 15 Mei 2008, Ardi dan kasmuri akhirnya bisa pulang ke Indonesia, berkat perjuangan keluarga di tanah air.
Sekitar jam 10:25 waktu setempat, Ardi dan kasmuri bertolak dari bandara Spanyol dengan penerbangan SQ377. Keesokan harinya, tanggal 16 Mei 2008, mereka tiba di Singapura sekitar pukul 07:35 pagi, dan pada pukul 09:25 wib mereka sudah mendarat di Jakarta dengan SQ 954.
Ardi menyimpulkan, praktik yang dilakukan Koesno dan anak-anaknya adalah penipuan dan pelecehan terhadap bangsa sendiri. Sebelum berangkat, Ardi dijanjikan mendapat handphone dan uang saku 500 Euro.
Itu semua merupakan paket yang layak diterimanya setelah membayar biaya sebesar Rp 60 juta lebih. Ternyata, janji itu palsu. Ardi sama sekali tidak dibekali handphone, bahkan uang saku yang ia terima hanya sebesar 250 Euro, itu pun setelah Ardi ngotot.
Begitu juga dengan masalah penginapan, yang dijanjikan gratis, ternyata diharuskan membayar sebesar 80 Euro setiap bulannya. Masih ditambah biaya makan sebesar 1 Euro per hari untuk dua kali makan saja. Bila sudah mendapatkan pekerjaan, dikenai biaya sebesar 5 Euro (ongkos transport) per hari.
Masih ada lagi. Bagi yang sudah bekerja, dikenakan biaya sewa papael (surat kerja resmi) sebesar 3 Euro per hari. Padahal, para pekerja tidak selalu mendapat upah. Ada kalanya meski sudah bekerja selama dua minggu, upah yang seharusnya dibayarkan sama sekali tidak diterima. Dokumen keimigrasian seperti paspor juga tidak diurus. Begitu juga dengan surat kesehatan dan dokumen lainnya, tidak gratis tetapi dikenakan biaya sebesar 100 Euro.
Ardi adalah salah satu rakyat Indonesia yang kaya. Namun ia harus mengais rezeki di negeri orang. Itu pun tidak berhasil, meski ia sudah keluar modal sebanyak Rp 60 juta lebih. Ia tidak dianiaya oleh majikannya yang orang asing, tetapi ditipu oleh bangsanya sendiri. Bagaimana bangsa lain mau menghargai bangsa Indonesia, bila orang semacam Ardi tidak dihargai oleh bangsanya sendiri, bahkan diperlakukan lebih rendah dari pembantu.
Nasib serupa Ardi juga dialami Winanto (24 tahun), warga Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Uang yang disetorkan Winanto untuk bisa bekerja di Malaysia, tidak sebesar Ardi, tetapi ‘hanya’ Rp 4,5 juta saja. Uang sebanyak itu ia setorkan pada bulan Mei 2008 kepada M (38 tahun) warga Desa Blemben, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai calo TKI.
Kepada Winanto, sang calo TKI menjanjikan akan memberangkatkan Winanto dengan pesawat udara ke Malaysia. Ternyata, pada Juni 2008 Winanto dan lima calon tenaga kerja asal Ponorogo lainnya, diberangkatkan ke Dumai (Kepulauan Riau) dengan bus antar kota.
Di Dumai, Winanto dan kawan-kawan ditempatkan di sebuah ruko, dan ditelantarkan, tanpa ada kejelasan kapan akan berangkat ke Malaysia. Selama dua minggu lebih tanpa ada kejelasan. Tiba-tiba, calo TKI berinisial I meminta uang sebesar Rp 2 juta per orang dengan alasan untuk membeli tiket kapal laut menuju Malaysia. Konon, sang calo di Dumai ini sama sekali tidak menerima uang dari M (calo TKI asal Ponorogo).
Winanto tak punya uang sebanyak itu. Akhirnya ia berhasil menghubungi kerabatnya di Pekanbaru, minta bantuan dana agar bisa kembali ke Madiun. Pertengahan Agustus 2008 Winanto berhasil kembali ke kampung halamannya. Peristiwa tersebut ia laporkan ke Polwil Madiun.
Nasib Winanto masih lebih beruntung, bila dibandingkan dengan nasib Sri Harini asal Kendal, Jawa Tengah. Gadis kelahiran tahun 1983 ini sudah bekerja sejak September 2006 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).
Pada pertengahan September 2008, keluarga sang majikan mengajak Sri berlibur ke Muenchen, Jerman. Ternyata, upaya itu bagian dari rencana sang majikan menelantarkan Sri Harini. Ketika sedang asyik berbelanja di pusat perbelanjaan tiba-tiba mereka meninggalkan Sri begitu saja.
Sri Harini ditinggalkan begitu saja di Jerman, tanpa uang dan tanpa dokumen. Sang majikan yang tergolong kasar, mudah marah, dan emosional untuk hal-hal sepele, menyimpan dokumen keimigrasian Sri Harini.
Berada di negeri asing tanpa uang dan dokumen, membuat Sri hanya bisa menangis, dan menangis, sampai akhirnya ia ditolong laki-laki budiman bernama Shafiq, warga Jerman keturunan Turki.
Selama dua bulan Sri ikut membantu dua toko yang dimiliki Shafiq. Sementara itu Shafiq berusaha terus mencari nomor telepon kantor perwakilan RI yang bisa dihubungi. Akhirnya, Sri mendapat pertolongan dari Konjen RI di Frankfurt.
Dari Grobogan, Jawa Tengah, pernah terbetik kabar tentang tujuh calon tenaga kerja Indonesia yang ditelantarkan meski sudah menyetorkan uang puluhan juta ke perusahan pengerah tenaga kerja PT Avco Jaya Manunggal, yang sejak dua setengah tahun sebelumnya berjanji akan memberangkatkan mereka paling lambat Desember 2009 ke Korea, namun hingga pertengahan Januari 2010 tak kunjung terlaksana.
Ketujuh calon TKI ini adalah Pujianto (29 tahun), telah menyerahkan uang sebesar Rp 22,5 juta. Purnami (36 tahun), warga Desa Gundi, Godong, telah menyerahkan uang sebesar Rp 21 juta. Sumini (32 tahun), warga Desa Rajek, Godong, telah menyerahkan uang sebesar Rp 22,5 juta. Sri Wahyuni (31 tahun), warga Desa Bugel, Godong, telah menyerahkan uang sebesar Rp 28 juta.
Lainnya, yaitu Nuryanto (25 tahun) warga Desa Nambuhan, Purwodadi, telah menyerahkan uang sebesar Rp 21,5 juta. Sedangkan Juni (29 tahun) warga Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, telah menyerahkan uang sebesar Rp 24,5 juta. Yang paling banyak menyetor uang adalah, Kartini (30 tahun), warga Desa Werdoyo, Kecamatan Kebongagung, Kabupaten Demak, sudah menyerahkan uang senilai Rp 35 juta.
PT Avco Jaya Manunggal yang berkantor di Dusun Deresan, Desa Beringin, Kecamatan Godong ini untuk meyakinkan korbannya, membekali mereka dengan sejumlah pendidikan, setelah korban menyetor uang dalam jumlah banyak.
Nasib Serli, TKI asal NTT lain lagi. Serli sudah sejak tahun 2007 lalu bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Malaysia. Setiap hari Serli harus bekerja dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dini hari tanpa istirahat, dan hanya diberi makan 2 kali sehari, dengan makan malam berupa mie instan, dan tidak dibayarkan gajinya sejak awal bekerja. Selain itu, Serli kerap disiksa serta dipukuli majikannya.
Pada April 2010, majikannya mengirm Serli pulang, tanpa alasan yang jelas. Serli hanya dibekali uang sebesar Rp 1 juta, dan disuruh naik pesawat jurusan Padang. Di Padang, Serli terlantar. Akhrnya ia dipulangkan oleh Disnakertrans Sumatera Barat dan LSM Nurani Perempuan ke kampung halamannya pada 4 Mei 2010.
Bila Serli terlantar di Padang, Sumatera Barat, yang masih bagian dari negerinya sendiri, nasib yang lebih pahit dialami Jumiati (26 tahun), tenaga kerja asal Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Ia ditelantarkan di Sri Langka, setelah sebelumnya menjadi korban kekerasan majikannya saat bekerja di Arab Saudi.
Jumiati berangkat ke Riyadh, Arab Saudi pada 9 November 2009. Karena tak tahan diperlakukan majikannya, Jumiati akhirnya kabur ke KBRI di Arab Saudi. Gaji dua bulan Jumiati habis digunakan untuk mengurus permasalahannya. Namun, Jumiati justru dikembalikan ke majikannya oleh pihak KBRI dan agensi yang mengirimnya kerja ke Riyadh.
Sekitar Juli 2010, sang majikan berkunjung ke rumah adiknya di Sri Langka. Jumiati dibawa serta, kemudian dipekerjakan untuk merawat anak adik sang majikan yang masih bayi. Di sinilah Jumiati terlantar. Ia ingin pulang karena kondisinya sakit-sakitan, sebagaimana diceritakan Nurcholis (30 tahun) suami Jumiati.
Kasus TKI terlantar akibat ditipu tekong (calo) dialami oleh Mita Marwati (30 tahun) asal Semarang dan Salmi (45 tahun) TKW asal Boyoli Jawa Tengah. Mita dijanjikan bekerja di sebuah perusahaan di Malaysia dengan gaji 600 ringgit per bulan ditambah tips dan bonus tiap hari.
Ternyata, setelah membayar sejumlah uang, Mita hanya sampai di tempat penampungan di pantai impian, Tanjungpinang. Selama berada di penampungan singgah, Mita dua kali dipukul Asni salah seorang tekong yang menampungnya. Beruntung Mita bisa meloloskan diri hingga sampai di rumah singgah Engku Putri Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
Hampir sama dengan Mita, Salmi mengaku ditipu tekong dengan cara ditinggalkan di atas kapal Bukit Raya, sesaat setelah tiba di pelabuhan Kijang-Bintan. Sebelumnya, Salmi mengaku dijanjikan akan dipekerjakan di luar negeri dengan gaji Rp 1,5 juta per bulan. Untuk itu, Salmi dimintai uang Rp 1 juta.
Sebelum sampai di rumah singgah Engku Putri, Salmi sempat tidur selama berhari-hari di pelabuhan Kijang, kadang di semak atau di gubuk yang ditemuinya. Salmi akhirnya ditolong seorang tukang ojek setelah sebelumnya berjalan bebeberapa hari tanpa tujuan. Oleh tukang ojek, Salmi diantar ke kantor polisi di Kijang. Polisi kemudian merujuk Salmi ke rumah singgah Engku Putri.
Akhirnya, Mita dan Salmi pada tanggal 04 Oktober 2010 dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, setelah pihak pengelola rumah singgah Engku Putri menghubungi Pemda Jawa Tengah.
Seharusnya, rakyat Indonesia tidak perlu sampai repot-repot mencari kerja ke luar negeri, karena dengan kekayaan alamnya yang sedemikian melimpah, bila dikelola dengan baik mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar rakyatnya. Dengan kekayaan alam yang melimpah, kesejahteraan rakyat dapat dijamin berada pada tingkatan yang membanggakan.
Fakta tentang kekayaan alam Indonesia yang melimpah berhadapan dengan fakta tentang rakyatnya yang harus cari kerja ke luar negeri, menunjukkan bahwa keberkahan telah sedemikian jauh dari bangsa kita.

Berikut ini merupakan laporan khusus yang ditulis oleh Ketua KPK-N (Komite Penyelamat Kekayaan Negara), Marwan Batubara *). Laporan khusus ini tersaji dalam sebuah buku beliau yang berjudul 'Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam, Menuju Negara Berdaulat'.

Insya Allah, Eramuslim akan memuat tulisan ini dalam rubrik laporan khusus yang disajikan secara berseri.

***

PT. Freeport Indonesia (PTFI atau Freeport) adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Ertsberg (dari 1967 hingga 1988) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport-McMoRan berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan US$ 6,555 miliar pada tahun 2007. Mining Internasional, sebuah majalah perdagangan, menyebut tambang emas Freeport sebagai yang terbesar di dunia.

Freeport mulai banyak menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya berbagai permasalahan dan insiden yang terjadi di wilayah konsesi pertambangan perusahaan tersebut. Berbagai pendapat, baik dari media, lembaga swadaya masyarakat, serta akademisi menyoroti masalah yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, adaptasi sosio-kultural, keterlibatan TNI, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan politik separatis dari kelompok penduduk asli. Namun, dalam pembahasan ini permasalahan yang akan diulas adalah yang berkaitan dengan tidak optimalnya pengelolaan potensi ekonomi sumberdaya mineral di wilayah pertambangan tersebut bagi penerimaan negara.

Dalam tulisan berikut akan diuraikan mengenai potensi tembaga dan emas yang tersimpan di Grasberg dan Erstberg, serta pengelolaan pertambangan Freeport yang tidak optimal bagi pemerintah Indonesia. Akibatnya, manfaat ekonomi yang diperoleh pemerintah Indonesia tidak maksimal. Bahkan, dapat dikatakan Indonesia mengalami kerugian negara yang sangat besar karena tidak optimal, tidak adil, tidak transparan dan bermasalahnya pengelolaan sumberdaya mineral itu.

Kontrak Karya yang Merugikan dari Generasi ke Generasi

Freeport memperoleh kesempatan untuk mendulang mineral di Papua melalui tambang Ertsberg sesuai Kontrak Karya Generasi I (KK I) yang ditandatangani pada tahun 1967. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang mendapat manfaat dari KK I. Dalam perjalanannya, Freeport telah berkembang menjadi salah satu raksasa dalam industri pertambangan dunia, dari perusahaan yang relatif kecil. Hal ini sebagian besar berasal dari keuntungan yang spektakuler sekaligus bermasalah yang diperoleh dari operasi pertambangan tembaga, emas, dan perak di Irian Jaya, Papua.

KK I dengan Freeport ini terbilang sangat longgar, karena hampir sebagian besar materi kontrak tersebut merupakan usulan yang diajukan oleh Freeport selama proses negosiasi, artinya lebih banyak disusun untuk kepentingan Freeport. Dalam operasi pertambangan, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proposional dengan potensi ekonomi yang sangat besar di wilayah pertambangan tersebut. Padahal bargaining position pemerintah Indonesia terhadap Freeport sangatlah tinggi, karena cadangan mineral tambang yang dimiliki Indonesia di wilayah pertambangan Papua sangat besar bahkan terbesar di dunia. Selain itu, permintaan akan barang tambang tembaga, emas dan perak di pasar dunia relatif terus meningkat.

Dengan kondisi cadangan yang besar, Freepot memiliki jaminan atas future earning. Apalagi, bila ditambah dengan kenyataan bahwa biaya produksi yang harus dikeluarkan relatif rendah karena karakteristik tambang yang open pit. Demikian pula emas yang semula hanya merupakan by-product, dibanding tembaga, telah berubah menjadi salah satu hasil utama pertambangan.

Freeport sudah sejak lama berminat memperoleh konsesi penambangan tembaga di Irian Jaya. KK I Freeport disusun berdasarkan UU No 1/67 tentang Pertambangan dan UU No. 11/67 tentang PMA. KK antara pemerintah Indonesia dengan Freeport Sulphur Company ini memberikan hak kepada Freeport Sulphur Company melalui anak perusahaannya (subsidary) Freeport Indonesia Incorporated (Freeport), untuk bertindak sebagai kontraktor tunggal dalam eksplorasi, ekploitasi, dan pemasaran tembaga Irian Jaya. Lahan ekplorasi mencangkup areal seluas 10.908 hektar selama 30 tahun, terhitung sejak kegiatan komersial pertama. KK I mengandung banyak sekali kelemahan mendasar dan sangat menguntungkan bagi Freeport. Kelemahan- tersebut utamanya adalah sebagai berikut.

(1) Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dengan lain perkataan, perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum Indonesia.

(2) Dalam kontrak tidak ada kewajiban mengenai lingkungan hidup, karena pada waktu penandatanganan KK pada tahun 1967 di Indonesia belum ada UU tentang Lingkungan Hidup. Sebagai contoh, akibat belum adanya ketentuan tentang lingkungan hidup ini, sejak dari awal Freeport telah membuang tailing ke Sungai Aikwa sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

(3) Pengaturan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU Perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN.

(4) Tidak sesuainya struktur pajak maupun tarif pajak yang diberlakukan dalam KK I dirasakan sebagai pelanggaran terhadap keadilan, baik terhadap perusahaan lain, maupun terhadap Daerah. Freeport pada waktu itu tidak wajib membayar selain PBB juga, land rent, bea balik nama kendaraan, dan lain-lain pajak yang menjadi pemasukan bagi Daerah.

(5) Tidak ada kewajiban bagi Freeport untuk melakukan community development. Akibatnya, keberadaan Freeport di Irian Jaya tidak memberi dampak positif secara langsung terhadap masyarakat setempat. Pada waktu itu, pertambangan tembaga di Pulau Bougenville harus dihentikan operasinya karena gejolak sosial.

(6) Freeport diberikan kebebasan dalam pengaturan manajemen dan operasi, serta kebebasan dalam transaksi dalam devisa asing. Freeport juga memperoleh kelonggaran fiskal, antara lain: tax holiday selama 3 tahun pertama setelah mulai produksi. Untuk tahun berikutnya selama 7 tahun, Freeport hanya dikenakan pajak sebesar 35%. Setelah itu pajak yang dikenakan meningkat menjadi sekitar 41,75%. Freeport juga dibebaskan dari segala jenis pajak lainnya dan dari pembayaran royalti atas penjualan tembaga dan emas kecuali pajak penjualannya hanya 5%.

Keuntungan yang sangat besar terus diraih Freeport, hingga Kontrak Karya I diperpanjang menjadi Kontrak Karya II yang tidak direnegosiasi secara optimal. Indonesia ternyata tidak mendapatkan manfaat sebanding dengan keuntungan besar yang diraih Freeport. Ketentuan-ketentuan fiskal dan finansial yang dikenakan kepada Freeport ternyata jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang berlaku negara-negara Asia dan Amerika Latin.

Perpanjangan Kontrak Karya II seharusnya memberi manfaat yang lebih besar, karena ditemukannya potensi cadangan baru yang sangat besar di Grasberg. Kontrak telah diperpanjang pada tahun 1991, padahal Kontrak Karya I baru berakhir pada tahun 1997. Pada kenyataannya ini adalah kehendak dari orang-orang Amerika di Freeport, dan merupakan indikasi adanya kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi untuk mendapat keuntungan pribadi dari pertambangan di bumi Irian Jaya itu.

Kontrak Karya II tidak banyak mengalami perbaikan untuk memberikan keuntungan finansial tambahan yang berarti bagi pihak Indonesia. Perubahan yang terjadi hanyalah dalam hal kepemilikan saham dan dalam hal perpajakan. Sementara itu, besarnya royalti tidak mengalami perubahan sama sekali, meskipun telah terjadi perubahan jumlah cadangan emas. Penemuan emas di Grasberg merupakan cadangan emas terbesar di dunia.

Dalam Kontrak Karya II, ketentuan menyangkut royalti atau iuran eksploitasi/produksi (pasal 13), menjelaskan bahwa sistem royalti dalam kontrak Freeport tidak didasarkan atas prosentase dari penerimaan penjualan kotor (gross revenue), tetapi dari prosentase penjualan bersih. Penjualan bersih adalah penjualan kotor setelah dikurangi dengan biaya peleburan (smelting), biaya pengolahan (refining), dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Freeport dalam penjualan konsentrat. Prosentase royalti (yang didasarkan atas prosentase penerimaan penjualan bersih juga tergolong sangat kecil, yaitu 1%-3,5% tergantung pada harga konsentrat tembaga, dan 1% flat fixed untuk logam mulia (emas dan perak).

Di dalam kontrak Freeport, besaran iuran tetap untuk wilayah pertambangan yang dibayarkan berkisar antara US$ 0,025-0,05 per hektar per tahun untuk kegiatan Penyelidikan Umum (General Survey), US$ 0,1-0,35 per hektar per tahun untuk kegiatan Studi Kelayakan dan Konstruksi, dan US$ 1,5-3 per hektar per tahun untuk kegiatan operasi eksplotasi/produksi. Tarif iuran tersebut, di seluruh tahapan kegiatan, dapat dikatakan sangat kecil, bahkan sangat sulit diterima akal sehat. Dengan kurs 1 US$ = Rp 9.000 maka besar iuran Rp 225 hingga Rp 27.000 per hektar per tahun.

Sedangkan menyangkut pengawasan atas kandungan mineral yang dihasilkan, dalam kontrak Freeport tidak ada satu pun yang menyebut secara eksplisit bahwa seluruh operasi dan fasilitas pemurnian dan peleburan harus seluruhnya dilakukan di Indonesia dan dalam pengawasan Pemerintah Indonesia. Pasal 10 poin 4 dan 5 memang mengatur tentang operasi dan fasilitas peleburan dan pemurnian tersebut yang secara implisit ditekankan perlunya untuk dilakukan di wilayah Indonesia, tapi tidak secara tegas dan eksplisit bahwa hal tersebut seluruhnya (100%) harus dilakukan atau berada di Indonesia. Hingga saat ini, hanya 29% saja dari produksi konsentrat yang dimurnikan dan diolah di dalam negeri. Sisanya (71%) dikirim ke luar negeri, di luar pengawasan langsung dari pemerintah Indonesia.

Di dalam Kontrak Freeport, tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indoensia dapat sewaktu-waktu mengakhiri Kontrak Freeport. Pun jika Freeport dinilai melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Sebaliknya, pihak Freeport dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak tersebut jika mereka menilai pengusahaan pertambangan di wilayah kontrak pertambangannya sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis. (bersambung)

http://2.bp.blogspot.com/_m1ALyYSRw9U/S1fhpqii7LI/AAAAAAAAII0/wvtT9gdLe6M/s400/kontrak+karya.bmp 

foto ilustrasi: safecom

http://eramuslim.com/berita/laporan-khusus/tambang-emas-freeport-kekayaan-negara-yang-terampas.htm 

Tambang Emas Freeport: Kekayaan Negara yang Terampas (2)

Produksi tembaga Freeport meningkat sangat tinggi, misalnya pada tahun 1991 sebesar 50% dan tahun 1995 sebesar 42%. Hal ini dapat terpenuhi karena semakin besarnya wilayah eksploitasi yang diberikan pemerintah.

Berikut ini merupakan laporan khusus yang ditulis oleh Ketua KPK-N (Komite Penyelamat Kekayaan Negara), Marwan Batubara *). Laporan khusus ini tersaji dalam sebuah buku beliau yang berjudul 'Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam, Menuju Negara Berdaulat'.

Insya Allah, Eramuslim akan memuat tulisan ini dalam rubrik laporan khusus yang disajikan secara berseri.

***

Potensi Tambang Raksasa Freeport


Permintaan akan bahan tambang di pasar dunia di masa mendatang tampaknya akan terus meningkat. Permintaan tembaga, misalnya, terus naik bersamaan dengan meningkatnya perekonomian negara-negara di dunia. Hal ini dibarengi dengan peningkatan sektor industri, terutama industri yang berkaitan dengan sektor telekomunikasi dan listrik. Freeport sebagai produsen tembaga tentunya sangat diuntungkan oleh kebutuhan industri ini.

Indonesia melalui produksi Freeport tercatat sebagai sepuluh produsen tembaga terbesar di dunia. Produksi tembaga Indonesia menunjukan peningkatan, misalnya dari 928.2000 ton pada tahun 1993 hingga 1, 06 juta ton pada tahun 1994 dan 1,52 juta ton pada tahun 1995. Proyeksi harga komoditas tembaga oleh Bank Dunia menunjukan kecenderungan untuk terus naik. Sementara itu, negara-negara produsen lainnya seperti Amerika dan Canada telah mencapai titik maksimum produksi.

Dengan permintaan dunia yang terus meningkat dapat diartikan bahwa ke depan Freeport memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan yang berlipat. Sampai saat ini produksi ketiga jenis barang tambang di Indonesia didominasi oleh Freeport. Produksi tembaga Freeport meningkat sangat tinggi, misalnya pada tahun 1991 sebesar 50% dan tahun 1995 sebesar 42%. Hal ini dapat terpenuhi karena semakin besarnya wilayah eksploitasi yang diberikan pemerintah. Saat ini produksi tembaga Indonesia 100% dihasilkan oleh PT Freeport.

Wilayah penambangan PT Freeport saat ini mencakup wilayah seluas 2,6 juta hektar atau sama dengan 6,2% dari luas Irian Jaya. Padahal, awal beroperasinya PT FI hanya mendapatkan wilayah konsesi seluas 10.908 hektar. Secara garis besar, wilayah penambangan yang luas itu dapat dianggap dieksploitasi pada 2 periode, yaitu periode Ertsberg (1967-1988) dan periode Grasberg (1988- sekarang). Potensi bijih logam yang dikelola Freeport awalnya hanya 32 juta ton, sedangkan sampai tahun 1995 naik menjadi hampir 2 miliar ton atau meningkat lebih dari 58 kali lipat. Data tahun 2005 mengungkap, potensi Grasberg sekitar 2,822 juta ton metrik bijih.

1. Potensi Ertsberg

Pada tahun 1936, seorang geolog Belanda bernama Jean-Jacques Dozy melakukan ekspedisi petualangan ke tanah Papua bersama timnya. Dozy dan timnya sampai pada puncak pegunungan, di mana dijumpai adanya singkapan batuan yang ditengarai mengandung mineral berharga. Dari penemuan lokasi singkapan itu kemudian mengantarkan pada ditemukannya “Ertsberg” atau Gunung Bijih, sebuah cadangan mineral yang terletak di kaki pegunungan bersalju. Laporan Dozy ini dimuat dalam majalah geologi di Leiden, Belanda pada tahun 1939. Laporan itu mengilhami seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company, Forbes Wilson, bersama Del Flint pada tahun 1960 melakukan ekspedisi ke Papua untuk mempelajari lebih jauh tentang hasil temuan tersebut dan meyakini bahwa cadangan mineral Ertsberg akan menjadi cadangan tembaga terbesar. Dugaan tersebut terbukti, Ertsberg merupakan cadangan tembaga terbesar yang pernah ditemukan pada saat itu.

Ertsberg terdiri dari 40-50 persen oksida besi dalam bentuk mineral magnetit; 3,5% tembaga dalam bentuk mineral kalkopirit dan bornit (keduanya sulfida besi dan tembaga). Dengan demikian, Ertsberg merupakan deposit tembaga terkaya yang pernah ditemukan di atas permukaan tanah . Analisis laboratorium memastikan perkiraan ekspedisi bahwa terdapat kandungan tembaga sebesar “13 acres”, suatu kode yang dibuat oleh Wilson untuk menyatakan 13 juta ton bijih. Jauh lebih ke dalam tanah, diperkirakan terdapat 14 juta ton bijih untuk setiap kedalaman 100 meter. Jumlah keseluruhan diperkirakan mencapai 50 juta ton bijih.

Kita tidak mempunyai data yang akurat tentang berapa besar produk tambang yang sudah dihasilkan dari Ertsberg. Dalam perencanaan dan kesepakatan awal, tampaknya disetujui bahwa wilayah tambang hanya akan memproduksi tembaga, dan ini yang menjadi dasar mengapa pada awalnya lokasi pertambangan dinamakan Tembagapura. Disamping tembaga, tambang Ertsberg ternyata juga menghasilkan emas. Emas yang semula ”dianggap” hanyalah by product, belakangan menjadi produk utama Freeport. Hal ini konon disebabkan semakin tingginya konsentrat emas dan perak dalam bahan galian dan dalam deposit yang ditemukan.

Kita tidak terlalu yakin tentang klaim emas adalah by product ini karena pada saat itu tidak ada orang Indonesia yang mengikuti proses pemurnian konsentrat. Apalagi pada periode awal penambangan, pemurnian konsentrat dilakukan di luar negeri, baik di Jepang maupun di Amerika. Disamping itu Freeport pun belum menjadi perusahaan terbuka yang harus menjalankan prinsip good corporate governance. Dengan demikian, bisa saja sejak awal sebenarnya Freeport telah menghasilkan emas dan atau bahkan perak, tetapi hal ini tidak dideklarasikan, atau disengaja disembunyikan dari pemerintah.

Dari data yang kami kumpulkan diperoleh bahwa potensi kandungan mineral Ertsberg mencapai 50 juta ton bijih mineral . Dinas Pertambangan Papua menyebutkan cadangan Ertsberg sebanyak 35 juta ton, dengan kadar Cu 2,5%. Jika diasumsikan harga rata-rata tembaga selama sekitar 20 tahun periode penambangan di Ertsberg adalah US$ 2000/ton, pendapatan yang dapat diraih dari seluruh potensi mineral tambang Ertsbegr adalah (35 juta ton x 2000 US$ /ton) = US$ 70 miliar.

Perlu diingat bahwa selama periode Ertsberg, Freeport adalah perusahaan tertutup, dan smelter yang digunakan untuk memurnikan hasil tambangnya dilakukan di Jepang dan Amerika. Disamping itu, seperti disebutkan di atas tambang ”Tembagapura” juga menghasilkan emas yang diakui sebagai ”by product”, yang saat itu dijual oleh Freeport tanpa kontrol pemerintah. Dengan demikian, total nilai pendapatan yang telah dihasilkan oleh Freeport selama menambang Ertsberg diyakini lebih besar dari US$ 70 miliar yang disebutkan di atas.

2. Potensi Grasberg

Setelah me-review produksi dan pendapatan Ertsberg, kita juga akan membahas potensi produksi dan pendapatan tambang Grasberg. Untuk itu kita melihat data cadangan mineral Grasberg yang terindikasi sejak 31 Desember 1995 pada Tabel 1 di bawah ini.

http://1.bp.blogspot.com/_m1ALyYSRw9U/S1fhp1HA_2I/AAAAAAAAII8/_Li48XU1x5g/s400/kontrak+karya1.bmp 

Wilayah konsesi Freeport di Grasberg menyimpan potensi tembaga, emas dan perak dalam jumlah yang sangat besar. Kandungan logam yang terdapat pada deposit sangat tinggi, yaitu 1,9 miliar ton. Deposit logam tersebut mengandung potensi cadangan tembaga 18 juta ton (40, 3 milyar pond), emas mencapai 1600 ton (52,1 juta ons) dan perak 3400 ton (111 juta ons). Dengan kapasitas yang ada sekarang 115.000 MTPD (million ton per day), diperkirakan umur tambang tersebut sekitar 46 tahun (estimasi tahun 1994 adalah 27 tahun).

Potensi cadangan tembaga, emas, dan perak, dari tahun ke tahun dapat saja berubah, tergantung hasil eksplorasi yang dilakukan. Oleh sebab itu, untuk tambang Grasberg potensi cadangan menunjukkan trend yang terus meningkat. Selama periode 1990-1995, potensi cadangan tembaga meningkat 190%, cadangan emas meningkat 167% dan cadangan perak 220%. Sedangkan pada akhir Desember 2001, kita catat bahwa cadangan emas secara agregat adalah 64,5 juta ons, dan cadangan tembaga secara agregat adalah 52,5 miliar ons.

Cadangan Grasberg yang ditemukan tersebut akhirnya melipatgandakan cadangan total menjadi 200 juta ton metrik. Berdasarkan data-data yang ditampilkan pada Laporan Keuangan Freeport bulan Juni 2009, kita menemukan bahwa cadangan emas dan tembaga tambang Grasberg masing-masing sebesar 38,5 juta ons dan 35, 6 juta ton. Dengan harga rata-rata emas dan tembaga sepanjang periode tambang diasumsikan masing-masing sebesar 900US$ /ons, dan 5.000 US$ /ton, total potensi pendapatan emas tambang Grasberg adalah ( 38,5 juta ons X 900US$ /ons) = 34, 65 US$ miliar. Sedangkan total potensi pendapatan tembaga tambang Grasberg adalah (35, 6 juta ton X 5.000 US$/ ton) = 178 US$ miliar.

Jika diasumsikan mineral yang ditambang hanya emas dan tembaga, total potensi pendapatan tambang Grasberg adalah sekitar US$ 212,65 miliar. Namun, karena adanya kandungan perak dan berbagai unsur mineral lainnya, total potensi pendapatan tambang Freeport dapat mencapai US$ 300 miliar atau sekitar Rp 3000 triliun! Indonesia harus mendapatkan bagian yang lebih besar dari potensi ini.

Pendapatan Freeport dan Perubahan Menjadi Perusahaan Raksasa


Berdasarkan potensi kandungan mineral yang diuraikan di atas, diperoleh bahwa total pendapatan yang dapat diterima di Ertsberg minimal US$ 70 miliar dan total potensi pendapatan di Grasberg bernilai sekitar US$ 300 miliar. Dari total potensi tersebut, kita menemukan bahwa sejauh ini Freeport sebagai penambang, telah memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dibanding negara sebagai pemilik sumberdaya. Hal ini dapat kita temukan dari data-data yang diperoleh maupun dalam laporan keuangan yang diterbitkan Freeport.

Pendapatan berdasarkan estimasi potensi mineral selama periode Ertsberg di atas adalah sekitar US$ 70 miliar. Kami tidak menuduh bahwa Freeport telah melakukan manipulasi. Namun, fakta bahwa emas diakui sebagai by product pada awal penambangan, dan bahwa perak tidak dinyatakan sebagai mineral yang dihasilkan, merupakan potensi pendapatan yang sangat besar yang mungkin saja disembunyikan dalam laporan keuangan resmi Freeport. Dengan demikian, jika hal ini benar, tidak mengherankan kalau Freeport yang pada awal berdirinya adalah perusahaan gurem bisa menjelma menjadi perusahaan raksasa dalam waktu singkat.

Dugaan penipuan atau penyembunyian total pendapatan dari unsur emas sebagai “by product” ini pada gilirannya telah pula merugikan penerimaan negara dalam jumlah sangat besar. Mereka menjadi besar diduga karena menipu dan menjajah. Tetapi memang ini terjadi akibat adanya penyelewengan dan KKN oleh oknum-oknum Indonesia juga.

http://1.bp.blogspot.com/_m1ALyYSRw9U/S1fhqd4WGLI/AAAAAAAAIJE/h1q9wPVDUjo/s400/kontrak+karya2.bmp 

Berdasarkan tabel di atas, jika kita membandingkan akumulasi pendapatan PT Freeport Indonesia (2004-2008) dengan penerimaan Indonesia (2004-2008) akan dapat terlihat nyata, bahwa Indonesia sangat dirugikan. Total pendapatan PT Freeport Indonesia dari tahun 2004-2008 adalah US$ 17,893 miliar. Jika seluruh pengeluaran biaya operasi dan pajak yang dikeluarkan Freeport diasumsikan 50% dari pendapatan, penerimaan bersih Freeport selama 2004-2008 adalah US$ US$ 8,946 miliar.

Pada Tabel 2 di atas kita juga dapat menghitung total penerimaan dari berasal dari pajak dan royalti sebesar US$ 4,411 miliar. Dengan demikian, Indonesia sebagai pemilik sah sumberdaya mineral tersebut justru memperoleh penerimaan yang lebih kecil dibanding Freeport sebagai kontraktor pemegang hak KK, dengan perbandingan U$ 4,411 miliar (Indonesia): U$$ 8,946 miliar (Freeport). Perbedaan penerimaan yang merugikan Indonesia ini harus segera diubah, dan caranya adalah dengan renegosiasi KK dan pemilikan saham Freeport oleh BUMN.

Seperti disebutkan di atas, disamping tembaga, Freeport merupakan penghasil utama emas Indonesia. Emas saat ini menjadi produk utama Freeport, bukan lagi tembaga. Hal ini disebabkan semakin tingginya konsentrasi emas dan perak dalam bahan galian/deposit yang ditemukan. Produksi emas ini terus meningkat hingga mencapai 67% dari produksi emas nasional pada tahun 1995.

Sejak menemukan deposit emas terbesar dan tembaga terbesar nomor tiga di dunia, Freeport berubah menjadi tambang emas raksasa skala dunia. Total asset yang dimiliki PT Freeport Indonesia hingga akhir tahun 2005 mencapai US$ 5,55 miliar. Pada Januari 2006, PT FI mengumumkan pendapatan tahun 2005 mencapai angka US$ 4,012 miliar (setara Rp 40 triliun), naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2007 menyebutkan pendapatan PT FI mencapai US$ 5,315 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan Juni 2008, dapat dilihat bahwa nilai total asset PT FI adalah sebesar US$ 23,35 miliar. Sebagai kesimpulan, kita mendesak agar pemerintah Indonesia segera memiliki saham di Freeport. Namun, harga saham yang harus dibayar bukanlah berdasarkan harga pasar FCX. Harga saham tersebut haruslah lebih kecil, dengan memperhitungkan berbagai penyelewengan dan kemudahan yang telah diterima PTFI selama berinvestasi di Indonesia. (bersambung)


ARTIKEL TERKAIT





Sameera Chathuranga Posted By Emaridal-acak

Komentar sahabat sangat diperlukan demi kemajuan emaridial-acak,karena satu komentar saja yang sahabat tulis untuk AC2,sama dengan sudah membantu AC2 dalam mengembangkan emaridial-acak ini.AC2 menerima saran dan kritik silahkan kontak kami acak_acak92@yahoo.com. Salam sayang AC2 kepada sahabat. contact me

Thank You


0 Responses So Far:

Poskan Komentar